Photo:
Photo:
Photo:
Kontributor
Share:
Share via Facebook Share via Twitter Share via WhatsApp Share via E-mail
Artikel Lainnya

Lapor SPT Pajak, Jangan Lupa Cicilan KPR! | Rumaruma Blog

Segera laporkan sebelum batas akhir agar tidak dikenakan denda

Lapor SPT Pajak, Jangan Lupa Cicilan KPR!

Bagi warga negara Indonesia yang taat, awal tahun hingga batas akhir bulan Maret tanggal 31 adalah saatnya untuk menunaikan kewajiban melaporkan pajak tahunan.

Dikutip dari pajak.go.id, pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi meliputi pelaporan sejumlah harta dan bentuk kas dan setara kas, piutang, investasi, alat transportasi, harga bergerak lainnya dan tidak bergerak. Sederhananya, harta yang dimaksud adalah uang tunai, tabungan saham, obligasi, surat utang, sepeda motor, mobil, logam mulai, tanah dan bangunan. Dari petunjuk pengisian di atas, jelas properti rumah wajib turut serta dilaporkan. Nah, yang jadi pertanyaan jika status rumah masih dalam kategori cicilan KPR, apakah juga tetap perlu dilaporkan?

Rumah KPR, Utang atau Harta?

Sering ditemukan dalam luputnya pelaporan SPT adalah rumah yang dibeli dengan KPR. Banyak yang hanya mencantumkan memiliki tambahan harta rumah, namun lupa dengan cicilannya. Alhasil, terjadi kesenjangan antara penghasilan dan kekayaan; bagaimana dengan penghasilan sekian dapat membeli rumah yang sangat mahal.

Oleh karena itu, penting untuk melaporkan cicilan dalam SPT Tahunan. Laporkan jumlah pembayaran bertahap yang sudah dibayarkan kepada pihak penjual atau pengembang. Lalu, sisa cicilan yang belum dibayarkan turut dilaporkan sebagai piutang. Kepemilikan rumah, jika sudah menandatangani AJB dimasukkan sebagai harta yang dimiliki.

Hati-hati Kena Denda

Perlu diketahui, setiap informasi persetujuan KPR tercatat di Bank Indonesia. Jika saat melakukan perhitungan pajak kalian ada yang keliru, semisal cicilan KPR yang tidak dilaporkan, maka otoritas pajak akan cross check dengan data BI. Dengan kata lain, kalian tidak bisa lari dari perpajakan yang tidak jujur dan malahan berisiko dikenakan sanksi administrasi berupa denda hingga 150% dari jumlah pajak yang belum dibayarkan. Semakin banyak pajak yang belum dilaporkan, semakin besar pula jumlah nilai yang harus dibayarkan.